20 May
6:11

Menghentikan pemisahan kontra konsorsium pegiat pada Thailand

Thailand menyandang lupa suatu pangkat konsorsium pegiat terendah pada Asia Tenggara. Pada 2017, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyurvei belaka kembar tip pegiat Thailand yg sebagai elemen konsorsium pegiat.

Ada tiga hal kancing yg berkontribusi atas rendahnya pangkat konsorsium pegiat pada Thailand: Diskriminasi anti-serikat yg didukung sama zona, fragmentasi perseroan Thailand, lalu pemerintahan paternalistik.

Pertama, pegiat Thailand membantah pemisahan kontra konsorsium pegiat yg bertenaga mulai pengagih operasi sepanjang sistem pengelolaan lalu setiap lungkang berdiri pergesekan pabrik. Pengadilan lalu manajer Thailand memudahkan pemisahan tertera batin hati tiorem lalu aplikasi.

Pasal 121 (3) mulai Undang-Undang Hubungan Perburuhan Thailand 1975 (LRA) menyabitkan bahwa pengagih operasi “tak bisa mencegah tenaga kerja sebagai elemen konsorsium pegiat…”. Namun pidana kebanyakan Thailand menginterpretasikan bahwa seorang tenaga kerja belaka angsal menikmati bungker ini selepas sebagai formal mendata ke konsorsium pegiat.

Selain itu, dominasi ketenagakerjaan Thailand menetapkan pegiat kepada memberikan desakan mereka terhadap pengagih operasi demi prasyarat kepada menikmati bungker mulai pelepasan yg tak setimbal. Ini dasar tingkah rangkap mulai pembatasan yudisial lalu administratif belah pegiat.

Selain itu, LRA belaka menerkam pegiat unit partikelir. Pemerintah Thailand meratifikasi Undang-Undang Hubungan Perburuhan Perusahaan Negara 2000 (SELRA) kepada menggolongkan fungsionaris janabijana lalu pegiat perseroan zona, yg dilarang kepada menggolongkan tingkah mengadat. Pemisahan pegiat unit jemaah lalu partikelir menggerecoki pertemuan kiprah orang upahan.

Pada 2015, IndustriALL Global Union memberikan 18 urusan penghapusan konsorsium pegiat ke ILO bagi terma afiliasinya pada Thailand pada unit partikelir. Keluhan ini menyalurkan prototipe repetitif: waktu pegiat Thailand menyedang menjadwalkan konsorsium pegiat, perseroan via deras memecat komandan konsorsium lalu elemen konsorsium yg berjalan. Pengawas ketenagakerjaan mulai departemen sebagai koheren menganjurkan pegiat kepada menimba bangun lalu membelakangi perseroan.

Dalam semua urusan, penjaga keamanan dibawa kepada mengancam pegiat. Perusahaan memanfaatkan jalan pelecehan yudisial, menyopiri konsorsium pegiat mulai pidana prima ke pidana sempurna via bervariasi penyulut penaka “mengumpat perseroan,” kepada melenyapkan mata air keterampilan lalu daya konsorsium.

Bahkan lamun komandan konsorsium raih menjadwalkan konsorsium, usahawan angsal memanfaatkan penyulut restrukturisasi maupun perampingan usaha dagang kepada melepas paruh komandan. Ketika pidana ketenagakerjaan mengomandokan penobatan balik komandan konsorsium, usahawan lalu dominasi ketenagakerjaan menolak kepada berbuat.

Akibatnya, pegiat Thailand seram kepada menciptakan maupun bersepakat via konsorsium pegiat atas kerawanan jelas putus permintaan lalu perolehan.

Setelah menyelidiki laporan, Komite Kebebasan Berserikat ILO menalikan bahwa kesibukan pemisahan kontra konsorsium pegiat menyaruk rukun kelayakan bersekutu. ILO merebut penguasa Thailand kepada mengandaskan lalu mendera pelembutan konsorsium pegiat, kepada memperlekas amandemen LRA lalu SELRA kepada menguatkan kepatuhannya via rukun kelayakan bersekutu lalu perembukan seiring.

Menanggapi testimoni ILO, Kementerian Tenaga Kerja atas 7 Februari 2020 menerangkan lagi menumpuk amandemen LRA lalu SELRA pantas via testimoni ILO. Pemerintah Thailand lagi berjaga-jaga kepada meratifikasi Konvensi ILO 87 terhadap Kebebasan Berserikat lalu Konvensi 98 terhadap Perundingan Bersama.

Pernyataan mulai penguasa Thailand ini menggambarkan sikap yg beradat mendatangi jaringan perburuhan lalu hak-hak pegiat yg bertambah beradat.

Faktor kedua yg membantut pegiat batin hati berorganisasi yakni fragmentasi jagat operasi pada Thailand. Menurut menggali ilmu Friedrich Ebert Stiftung, 70 tip perseroan pada Thailand menggunakan sempit mulai 10 pegiat.

Pasal 89 LRA menentukan paling sedikit sepuluh pegiat kepada menciptakan konsorsium pegiat, yg berguna konstitusi ketenagakerjaan, sonder mengagak partikularitas perseroan pada zona tertera, sebagai verbatim mengandaskan 70 tip pegiat kepada berorganisasi sebagai konsorsium pegiat.

Selain itu, menimbang sekeliling 54 tip mulai jumlah regu operasi menggambarkan pegiat tidak resmi pada unit pangan, fasilitas, ritel, pemindahan, korespondensi lalu komposisi, lalu pegiat otonom ini mekanis dikeluarkan mulai konsorsium pegiat.

Faktor ketiga yg menjadikan kerapatan konsorsium pegiat yg ringan yakni pemerintahan paternalistik yg sebagai jelas menciptakan konsorsium pegiat pada Thailand. Di suatu muka, pemerintahan mematikan lalu menguasai progres kiprah orang upahan, pada muka parak meninggalkan bervariasi bungker lalu kebahagiaan belah pegiat standar.

Menurut Wehmhörner, buru-buru selepas pasca-Perang Dunia II, pemerintahan Phibun Songkram mengandaskan Persatuan Pusat Thailand (CUT) yg pro-komunis lalu menaikkan Kongres Serikat Buruh Nasional Thailand (TNTUC) yg pro-pemerintah. Selanjutnya, selepas Sarit Thannarat menjabal kekuatan melangkahi penggulingan atas warsa 1956, pemerintahnya mengusap Undang-Undang Perburuhan lalu melakukan sarwa konsorsium pegiat sebagai bawah tangan. Rezim ketentaraan yg dibentuk selepas penggulingan warsa 1976 mengandaskan tingkah mengadat pegiat.

Selama term Perang Dingin, pemerintahan ketentaraan menjelekkan paruh komandan konsorsium orang upahan demi komunis lalu revolusioner, melakukan rakyat lapuk Thailand memutar balik front mulai konsorsium orang upahan. Sebagai ekses mulai godaan yg berkali-kali lawan rezim demokratis ini, pengelolaan asas suket suah dilumpuhkan via sangat, lalu kelanjutan kiprah orang upahan yg bertenaga pada Thailand suah ditekan.

Sebaliknya, konstitusi ketenagakerjaan Thailand meninggalkan bervariasi bungker belah pegiat. Misalnya, lamun perseroan melepas usahanya, perseroan diwajibkan meninggalkan 75 tip penghasilan terhadap pekerjanya. Komite Kesejahteraan Pekerja tripartit mulai Departemen Perlindungan Tenaga Kerja lalu Kesejahteraan Thailand diberdayakan kepada memandang mustahak perseroan meninggalkan doku pesangon individual maupun meninggalkan keselamatan segala sesuatu juga terhadap paruh pegiat. Ini pula menggolongkan biaya keselamatan tenaga kerja kepada meninggalkan penuntas-an finansial terhadap pegiat yg diberhentikan sama perseroan maupun lamun terlaksana ajal.

Di mana restorasi tiorem ketenagakerjaan pada Malaysia?

Pandemi Covid-19 yg belum sudah terlaksana sebelumnya menampakkan karakter konsorsium pegiat apalagi bertambah urgen batin hati reksa hak-hak pegiat sepanjang kritis kebugaran lalu kemasyarakatan.


Secara calar raya, kiprah orang upahan pada Thailand membantah kembar ketahanan kontra konsorsium, mulai pemilik aset lalu mulai zona. Gerakan orang upahan kudu melaksanakan bertambah luas daya kepada mendirikan fraksi yg bertambah lebar via sahabat kemasyarakatan, kepada mengasak pendemokrasian lalu rezim kebanyakan yg nonstop.

Sangat urgen belah kiprah orang upahan kepada menuntut sarwa komandan ketatanegaraan kepada memperhitungkan demiliterisasi batin hati agenda demokratis mereka. Serikat pegiat pula angsal via ringan menjumpai partner laten batin hati kiprah mahasiswa, atas mahasiswa Thailand sebagai berjalan bergumul memerhatikan pikiran paternalistik lalu tataran batin hati pola pemeliharaan.

Dilaporkan bahwa paruh otak yuwana yg tak terorganisir mulai kiprah prodemokrasi Hong Kong suah menginjak berorganisasi sebagai konsorsium orang upahan demi kebijakan terkini kepada mencarikan lajur kerakyatan yg bertambah lebar lalu pelantikan ijmal mondial pada distrik administratif individual China. Anggota konsorsium pegiat Thailand kudu menimba gejala mulai ini.

Faktanya, menyudahi pemisahan kontra konsorsium pegiat hendak produktif pengolahan perdagangan pada Thailand, atas bertambah luas zona lain lalu penanam modal menuntut zona pemilik graha kepada mengikuti sagang perburuhan universal.

Misalnya, atas 2019, Perwakilan Dagang Amerika Serikat menangguhkan Generalized System of Preferences (GSP) yg mensponsori Thailand bervariasi sidik spesial bursa. Ini mempengaruhi 573 rakitan ekspor lalu diperkirakan menjadikan kecelakaan US $ 1,3 miliar setiap warsa.

Penangguhan sidik spesial bursa yakni rakitan mulai permintaan mulai Federasi Buruh Amerika lalu Kongres Organisasi Industri (AFL-CIO) bagi pengingkaran kelayakan bersekutu lalu berekspresi pegiat lalu sidik kepada mengadat pada Thailand. AFL-CIO pula menilai penguasa Thailand atas malang menyambut desakan konsorsium pegiat Thailand kepada ratifikasi Konvensi ILO 87 lalu 98.

Dengan meratifikasi kembar kaidah ILO yg menjamin sidik pegiat kepada berorganisasi, lalu menyinkronkan konstitusi ketenagakerjaan kebangsaan via kaidah tertera, lagi berdiri jalan belah penguasa Thailand kepada memutuskan ketentuan kepada menangguhkan GSP. Pelaku pabrik ekspor, terkira pegiat pada pabrik, hendak diuntungkan via kesibukan korektif buru-buru.

« »