03 Jul
1:06

Reformasi akuntabilitas yg enggak merewet: pandangan mulai badan legislatif pula birokrasi pada Indonesia

Setelah Indonesia merayap ke kerakyatan ala tarikh 1999, perbaikan akuntabilitas pada badan legislatif pula birokrasi selaku rencana. Pada tarikh 2002, UU 31/1999 terhadap Tindak Pidana Korupsi pula UU 30/2002 mengelukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK) demi kuasa menjumpai mengerjakan harta kecurangan mulai kurun tiranis Suharto. Indonesia saja mereformasi darma yg menebeng bertumpukan mulai jisim audit yg terkandung, adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Badan Pemeriksa Keuangan, BPK), Badan Pemeriksa Keuangan pula Pembangunan (Badan Pengawas Keuangan pula Pembangunan, BPKP, pula jisim audit privat penguasa korong pula departemen (Inspektorat) melangkahi Amandemen Konstitusi 1999-2002. Reformasi akuntabilitas ini dimaksudkan mudah-mudahan ketiga institusi penyelidik tercatat sanggup hidup sebanding bersama sadik bernas mengusut pemakaian pajak wilayah sama badan legislatif pula birokrasi. Tapi itu sudah mengakibatkan pertumbuhan yg enggak merewet.

BPK melukiskan wahid institusi wilayah yg berhak meninjau catatan finansial, prestasi, pula menggarap tafahus makin berumur mengenai rekaan kecurangan ala badan jemaah pula privat yg mewarisi pura mulai wilayah. Hasil pengecekan BPK melukiskan wahid parameter formal menjumpai mengevaluasi prestasi institusi wilayah bernas pemakaian pura wilayah. Saat menggarap pemeriksaan, BPK mengklasifikasikan temuannya ke bernas catur kelompok. Pertama, apabila terkandung kelupaan manajemen, BPK saja mau merekomendasikan menjumpai menyervis kelupaan tercatat. Kedua, apabila terkandung kesulitan bernas perencanaan pajak, seolah-olah terlampau melembak pengembaraan jabatan, BPK mau merekomendasikan langkah-langkah kemampuan. Ketiga, apabila terkandung upah yg enggak lazim bernas logistik prasarana, BPK mau mensyariatkan mudah-mudahan pura dikembalikan. Keempat, apabila terkandung cadangan ilusif alias penggelembungan pajak yg enggak lazim, BPK mau mengklasifikasikannya demi kecurangan.

Namun, perbaikan akuntabilitas mungkin enggak memperoleh. Pada 2014-2018 DPR selaku stabil tertimpa nilai makin jangkung mulai birokrasi bernas audit finansial BPK. Sementara itu, petunjuk Transparency International mengunjukkan afair kecurangan pada Indonesia makin jangkung pada badan legislatif ketimbang pada birokrasi. Pada tarikh 2014 badan legislatif menyempal 89 premi mulai jumlah afair kecurangan pada Indonesia, sedangkan birokrasi menyempal 79 premi. Selama 2014-2019, KPK menyerempak 254 lengan badan legislatif lantaran kecurangan pemakaian pura wilayah.

Reformasi akuntabilitas tarikh 1999 saja menggeser liabilitas BPK mengenai kepala negara, ke liabilitas badan legislatif. Konstitusi Indonesia memastikan bahwa lengan BPK dipilih sama badan legislatif. BPK tentu memberikan catatan investigasinya menjelang DPR menjumpai tertimpa testimoni apakah catatan tercatat mau ditindaklanjuti sama pidana. Sementara itu, perbaikan tarikh 1999 menggeser wewenang pula dominasi menjumpai menggarap tafahus mengenai birokrasi mulai BPKP yg rusak, yg tertimpa melembak campur tangan ketatanegaraan mulai rezim Suharto, ke BPK yg dibentuk demi jisim otomatis.

Pengaturan tercatat menciptakan sistem akuntabilitas yg disfungsional. Menurut Bovens pula Mulgan, akuntabilitas demi satu sistem sama dengan satu tata tertib alias relasi kelembagaan pada mana “pesinetron dimintai pertanggungjawaban sama majelis”, pada mana dominasi pula kaliber hierarkis majelis makin jangkung ketimbang pesinetron. Ini mengandaikan bahwa relasi prinsipal-agen terkandung, pada mana “majelis sama dengan prinsipal pula pesinetron sama dengan leveransir yg dimintai pertanggungjawaban bagi kinerjanya pada balai.” Jenis akuntabilitas ini berhajat menjumpai menekankan bahwa lembaga-lembaga wilayah ajek berharta pada pias yg sadik mendatangi rezim yg akuntabel. Dalam kondisi Indonesia, penyusunan tercatat menaruh dominasi pula kaliber BPK (demi majelis) makin ringan mulai badan legislatif (demi pesinetron). Sedangkan kaliber pula dominasi BPK (demi majelis) makin jangkung mulai birokrasi (demi pesinetron).

DPR mengekang BPK melangkahi pelantikan sembilan lengan. Masa pekerjaan sendiri-sendiri lengan sama dengan lima tarikh. Proses pelantikan lengan BPK tarikh 2009, 2014 pula 2019 lantas selaku sinaran lantaran prosesnya yg enggak terang pada badan legislatif pula selaku santapan campur tangan ketatanegaraan. Anggota BPK terdiri mulai eks lengan badan legislatif pula non-politikus, akan tetapi komposisinya didominasi sama eks politisi. Baik eks politisi maupun non-politikus usah mempunyai jalan masuk ketatanegaraan apabila kenyir selaku lengan BPK. Akses ketatanegaraan ini merentang ala klientelisme, yg melukiskan aksi menonjol pada Indonesia. Para bijak sudah mengunjukkan bahwa menjumpai menempati martabat atasan jemaah pada Indonesia, manusia usah mengusulkan objek, seolah-olah pura pula/alias gendongan konglomerat, menjumpai propaganda kubu ketatanegaraan bernas pelantikan.

Membayar uang sogok pada Indonesia

Sebuah pemeriksaan trendi menjelang melangkahi penanda kecurangan massa terhadap betapa kemahiran penyuapan pula penindasan pada Indonesia berselisih mulai wahid unit ke unit lainnya.


Mekanisme akuntabilitas yg disfungsional ini bukan main melemahkan bobot akuntabilitas rumpang BPK pula DPR. Pada 2013, desain Hambalang, sebuah afair kecurangan megah pada Indonesia, mempertontonkan kesulitan ini. Proyek Hambalang selayaknya mengerjakan prasarana gerak badan potong olahragawan Indonesia. Proyek ini dilaksanakan mulai tarikh 2003 limit 2012 pula menghirup upah Rp 2,5 triliun (US$ 1 = Rp 14.278) pula enggak sudah siap. BPK mengusut afair ini pula mencium kecurangan bernas desain ini mendatangi Rp 463,67 miliar pula membabitkan 15 lengan badan legislatif. Namun, kesudahannya lantaran pengawasan badan legislatif bagi BPK, terma ke-15 politisi tercatat hapus mulai kisah pertunjukan pengecekan BPK. Baik BPK maupun DPR menuntut enggak terkandung artikulasi 15 politisi bernas catatan tercatat, sungguhpun catatan bersama terma 15 politisi sudah dimuat pada alat. Banyak LSM yg mengkritik pula memandang hilangnya 15 terma mulai catatan BPK akan tetapi diabaikan. Hal ini mencitrakan bahwa BPK sanggup percakapan kelompok catatan penyidikannya mulai kelompok kecurangan selaku kelompok non-pelanggaran saja bersama membasmi terma tertuding.

Demikian sekali lagi ala tarikh 2016 BPK menggarap penyurveian tahunan mengenai sarwa institusi wilayah pula mencium bahwa DPR sudah menggarap pengembaraan jabatan ilusif yg mendatangi Rp 945 miliar. Kasus ini menghunus melembak minat pula keberatan mulai klub. Tapi, lantaran campur tangan DPR mengenai BPK, catatan tafahus itu dipindahkan mulai kelompok ilusif ke kesulitan administratif. BPK menuntut lengan DPR yg menggarap pengembaraan jabatan saja mudarat mengadukan pengembaraan jabatan bersama jujur. Hal ini mengunjukkan bahwa BPK cakap menjiplak produk tafahus mulai kelompok kecurangan ke kelompok kelupaan lasah.

Sebaliknya, sistem akuntabilitas yg berkedudukan rumpang BPK pula birokrasi membawa dampak reaksi audit pergi bersama sadik. Pada tarikh 2017 BPK menggarap penyurveian tahunan mengenai prestasi pula peliputan finansial pada Provinsi Jambi. Dalam pengecekan ini ditemukan pengembaraan jabatan ilusif sama birokrasi limit Rp 100 juta. BPK mensyariatkan birokrasi memulangkan Rp 100 juta ke peti uang.

Demikian sekali lagi ala tarikh 2020, audit BKP mencium pengingkaran kelompok kecurangan pada birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Penyalahgunaan ini mendatangi Rp 70 miliar pembiayaan menjumpai cadangan kabupaten. Kasus ini sudah dirujuk sama BPK ke Kejaksaan menjumpai diproses.

Pada tarikh 2020 BPK mencium pengingkaran pajak wilayah menjumpai penuntasan COVID-19 pada Provinsi Sulawesi Selatan. Birokrasi menggarap mark-up yg enggak lazim bernas tender-tender pemberian kemasyarakatan. BPK sudah memberikan catatan investigasinya ke pidana menjumpai mempertimbangkan afair ini. Kasus-kasus ini mengunjukkan bahwa BPK stabil bersama temuan kategorinya.

Kasus-kasus empiris tercatat mengunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yg berkedudukan rumpang BPK pula birokrasi mencegah watak liar, pula sanggup mengejawantahkan kelompok temuan yg rasional. Sementara itu, sistem akuntabilitas yg disfungsional menembakkan watak illegal pada BPK per mengungsikan hajat badan legislatif. Maka enggak takjub apabila nilai audit finansial DPR mulai BPK setara birokrasi.

Masa pendahuluan prestasi akuntabilitas Indonesia bukan main bersangkut ala seberapa sadik sistem akuntabilitas hidup. Reformasi akuntabilitas berikutnya perlu menyervis kesulitan ini. Jika enggak, perbaikan enggak mau menandu servis yg bermanfaat.

« »